contoh keputusan tun. Lampiran : Surat Kuasa Khusus Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Alwiyansyah Reza. contoh keputusan tun

Putusan MA Nomor : 129 K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011 Obyek Perkara 1. Putusan Mahkamah Agung No. Contoh kedua: Anda mengajukan gugatan TUN dengan petitum “membatalkan keputusan dari Dinas Ketenagakerjaan” terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Ulasan Lengkap. 2. Dasar hukum pengaturan ketentuan itu adalah dalam Pasal 51 ayat (3) UU No. Sesuai Pasal 54 ayat (2) Undang. 31. Kemudian adapun objek sengketa yang bersifat fiktif negatif tersebut diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTUN yang berbunyi : 1. Download PDF. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat induvidual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama-nama Para Penggugat dari 10. Penetapannya merupakan penetapan tertulis yang juga. . 9 Tahun 2004, alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan (beroepsgronden) terhadap Keputusan TUN adalah : 6 a) Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (onwetmatige); b) Keputusan. Pada dasarnya, kedua tindakan tersebut tunduk pada asas contrarius actus. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. PTUN YOGYAKARTA: Diy: 0 / 0: Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. keputusan diterima) - Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 22 September 2020. Nomor Surat: 123/ SK TUN /2021. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG. Hukum administrasi negara telah berkembang baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik. kelonggaran atau penundaan terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha Negara yang sedang. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. Berdasarkan UU PTUN, kewenangan atau kompetensi absolut PTUN terbatas menangani sengketa yang obyeknya KTUN yang tertulis. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (3). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pengadilan TUN dan UU Administrasi Pemerintahan. Mengutip PTUN Yogyakarta ↗, begitu banyak klasifikasi perkara TUN. 2. Pasal 9 UU No. Karena di dalamnya terdapat beberapa perluasan baik subjek maupun objek TUN. PLW2017PTUN. Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : ng. Vs Bupati Barru dan PT. Mengenai penolakan menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB atas nama Lie Pie Khong. Sementara itu, sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 didefinisikan sebagai berikut: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Ketiga, problem eksekusi putusan Pengadilan TUN terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi Bupati atau Walikota sebagai pejabat TUN yang tidak pernah mengakui dirinya sebagai bawahan dari Gubernur. Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/PDT/2015. [1] Pasal 1 angka 2 Permen ATR/Kepala BPN 21/2020. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KTUN yang masuk dalam kategori atau memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun, tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN. | +6282135505656 | udanasrul21010@gmail. Contoh I: Keputusan yang bersifat deklaratif Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3948/GUB/394-B-2, tanggal 21 Februari 2021 tentang Pemberhentian ↗ Tidak Dengan Hormat atas Nama. Walaupun yuridiksinya hanya meliputi DKI Jakarta, namun dalam pelaksanaannya. Tanggal 26 September 2023 — Penggugat: ADITYA PRATAMA PUTRA Tergugat: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 18 — 24. 10. 7 6 Raulus Effendi Lotulung, 2003, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Dibandingkan denUntuk melihat kesesuaian asas dan etika dalam pencabutan dan pembatalan keputusan administrasi pemerintahan. JKT. , dengan. Bagian V angka 3 SEMA No. Undang-Undang : Undang-Undang No. Rupiah) serta pengembalian nama baik penggugat. Jadi, Pengadilan TUN-lah yang memiliki fungsi memerintahkan badan/pejabat TUN untuk mencabut SK Bupati tersebut atau mencabut kemudian menerbitkan SK yang baru. “Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan Undang-Undang, bersifat konkrit, individuil, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986)”. 30 Tahun 2014 merupakan hukum materil dari sistem PTUN. B. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 8 UU PTUN: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung N0. Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor. SMG dengan obyek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan. Contoh: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada PT. IV. Baca juga: Keputusan Fiktif Positif Sebagai Objek Sengketa di PTUN Pasca Berlakunya PERPPU Cipta Kerja. Humas – PTUN Jakarta. H, M. Yaitu Keputusan TUN yang dimohonkan oleh seseorang atau badan hukum perdata kepada Badan/Pejabat TUN, ternyata tidak ditanggapi atau tidak dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan, sehingga dianggap bahwa Badan/Pejabat TUN tersebut telah mengeluarkan keputusan penolakan (Keputusan TUN Negatif). 9 Tahun 2004 tentang PTUN, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN yang berwenang yang berisi tuntutan. Belakangan, sebagaimana temuan Anda, UU 30/2014 kemudian membedakan antara pencabutan dan pembatalan KTUN. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. Yayasan Pusaka mengajukan amicus curiae (sahabat peradilan) dalam persidangan kasus izin perusahaan sawit di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. 1 Yogyakarta [email protected] TUN (tergugat) tersebut menjadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai dasar menolak kewenangan PTUN untuk mengadili perkara tender, yaitu Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang. b. Tetap dilaksanakan dan tidak ditunda meskipun ada gugatan b. Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat,. kepegawaian dapat dianalogikan dengan keputusan TUN sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU No. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah: a. Contoh Keputusan Tata Usaha Negara. YUYUN IRAWATI, DK;;. B. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. Contoh Kasus Putusan PTUN Kendari Nomor :12/G/2010/PTUN. Salah satu pertimbangan yuridis dalam keputusan tersebut, mencantumkan. merupakan salah satu contoh putusan yang tidak hanya menghukum yang bersangkutan, tapi juga. Makalah bahsa indo. Kepada Yth. Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Barru tentangBahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat. com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang mengabulkan seluruh gugatan dua dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi M Faisal Bakti dan Masri Mansoer terkait pemecatannya sebagai wakil rektor (warek). Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-undang No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77. 9 Tahun 2004 merumuskan bahwasanya “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang… Pasal 1. H. seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (9), bahwa, “Keputusan TataPenyelesaian kepegawaian merupakan sengketa TUN yang penyelesaianya memiliki karakteristik tersendiri. Cara Membuat Surat Izin Orang Tua Untuk Kerja. MKS. 5/ 2015 yang selanjutnya dicabut oleh Perma No. H. tersebut berakibat batal demi hukum (vanrechtUJJege nietig). 3. Contoh suatu keputusan yang dinilai cacat hukum adalah Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2013 yang dibatalkan melalui Putusan Pengadilan. Dalam Pokok Sengketa. Melalui artikel ini, saya ingin membahas perluasan makna keputusan tata usaha negara. Artinya, apabila masyarakat hak-haknya dirugikan oleh Pejabat TUN akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan AUPB, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan pembatalan KTUN ke PTUN. H. - Apakah dengan pembatasan AAUPB sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 53 ayat (2). Konkret-Individual(contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb). Contoh Surat Kuasa Khusus. KTUN (keputusan tata usaha negara) merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. PTUN. “Keputusan Tergugat” merugikan Penggugat Cara Print Alamat Pada Amplop Surat. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. dan apabila Keputusan TUN terbukti melanggar hukum, Hakim TUN membatalkan Keputusan tersebut. pemerintah (badan/pejabat TUN) dengan rakyat (orang atau badan hukum perdata) sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas cakupan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Jadi, telah jelas bahwa Keputusan KPU pusat maupun KPU daerah/KPUD mengenai hasil pemilihan umum bukan termasuk Keputusan TUN, sehingga tidak dapat. Lebih detailnya, KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 4 Macam-Macam KTUN. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya dalam UU AP memperluas sumber terbitnya KTUN yang berpotensi menjadi sengketa di PTUN. 9 tahun 2004 jo UU No. Kedua, gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jelaskan kewenangan 😦 pakai. Dasar pengujian/penilaian. Untuk itu,. Jadi pada asasnya suatu gugatan tidak menghalangi dilaksanakannya keputusan TUN yang digugat juga tidak menghalangi tindakan Badan atau Pejabat TUN (lihat Pasal 67 ayat (1) UU No. Penutup. 23. Kominfo menaytakan akan. Atau karena syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi. Anda dapat menggunakan jasa tata usaha negara dengan menghubungi kantor atau firma hukum yang menyediakan jasa ini. 2021. 7/G/LH/2019/PTUN. Oleh karena itu, Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. Menurut pasal 1 angka 9 uu ptun keputusan tata usaha negara (ktun) adalah suatu. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis;Keputusan TUN mengenai Tata Usaha Tentara; Dalam juklak MA Romawi IV No. PTUN Jakarta menyatakan pemblokiran intenet yang terjadi pada Agustus-September 2019 di Papua dan Papua Barat, setelah wilayah itu dikoyak kerusuhan, melanggar hukum. JKT. Zaenal Abidin S. Register : 30-05-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023Perbuatan administrasi Negara (TUN) dapat dkelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam perbuatan, yakni; mengeluarkan keputusan, mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dan melakukan perbuatan materiil. Rabu, 3 Juni 2020, Sidang Terbuka untuk umum Perkara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN. 2017 tanggal. Secara teoritis dikenal beberapa jenis atau macam-macam KTUN, yaitu sebagai berikut: 29 1 Keputusan Deklaratoir dan Keputusan Konstitutif Keputusan deklaratoir adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekadar menyatakan kembali hak dan kewajiban tersebut atau suatu. 4. Abdu Samid, dkk. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata. 2) Subyek Sengketa a. Untuk menjawab hal ini kita perlu merujuk pada ketentuan Pasal 3 UU No. 3. 83 UU No 5 tahun 1986 Dasar Hukum : ( DIBACA OLEH MAHASISWA) Pasal 83 UU N0 5 tahun 1986 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) 7. Ob j ek PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 adalah:. --. Penyusunan substansi keputusan berkenaan dengan perumusan materi pokok yang diputus ke dalam rumusan norma hukum, jadi menyangkut penormaan materi pokokSurat Gugatan ini, dan memohon kepada ketua pengadilan TUN Jakarta agar memberikan. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Pengadilan PTUN BANDUNG TUN. CONTOH BANDING ADMINISTRATIF,Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif. Karena risalah lelang bermuara pada perjanjian, yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri ↗. Contoh keputusan fiktif negatif dalam pelayanan publik: Permohonan badan hukum perdata untuk memperoleh IMB ke Kantor Pelayanan Tata Kota, apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan, tetapi sampai dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan belum ada respon dari Kantor Pelayanan Tata. 5 Tahun 1986 tentang. Kerugian negara; b. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; 3. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha. DeHaan(Belanda),dalambukunya:“BestuursrechtindeUlasan Lengkap. penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. Sidang ini atas permohonan dua perusahaan sawit dari grup Tadmax, PT Trimegah Karya Utama (TKU) dan PT Manunggal Sukses Mandiri (MSM). Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. Nov. Put. 4Apabila keputusan TUN tidak ada / mungkin tidak ada pada tergugat maka, sebagai bahan persiapan pemeriksaan, dapat diminta kepada Badan atau pejabat TUN yang bersangkutan mengirimkan keputusan TUN yang dimaksud kepada pengadilan. 3 Syarat Sahnya Keputusan. Tenggang Waktu Gugatan : 90 (Sembilan puluh hari semenjak surat. 000. Prajudi Atmosudirdjo, SH memberikan pengertian Peradilan Tata Usaha Negara dalam arti luas dan dalam arti sempit. Surat Keputusan Kepala Desa Pongkai Istiqomah Nomor : 43 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa. 3. Secara tekstual, UU No. Format Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) harus memenuhi standar kaidah kebahasaan dan teknis dalam penyusunannya. 83/G/2012/PTUN. contoh surat. Kata Kunci:Perluasan, Objek PTUN, Keputusan ABSTRACT This article aims to understand the expansion of the object of the state administrative court. 2. Bila prosedur ini tidak dilaksanakan maka keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perUUan. 9 Tahun 2004 merumuskan bahwasanya “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan. Yang bertanda tangan dibawah ini:. com KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 45/511/BPM-PD, tertanggal 02 Agustus 2016 Tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa. Objek hukum 1. Soal hukum acara peradilan tata usaha negara. TUN. Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Desy Wulandari PTUN dan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jln. MH. Kuasa hukum warga dari Koalisi Advokat untuk Keadilan,. Permohonan. 21. 22. 26-30/V. Bahwa KANTOR PERTANAHAN NASIONAL dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat. com Obyek gugatan sengketa tun dalam perkara ini adalah surat keputusan kepala kepolisian republik. Ketua Ombudsman RI. Tiga syarat sahnya keputusan yaitu: Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Dibuat sesuai prosedur; Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Contoh yang paling sederhana mengenai sengketa proses pemilu adalah sengketa antara Parpol yang mewakili Bacaleg VS KPU dalam objectum litis Bacaleg tidak ditetapkan dalam DCS atau DCT. Sekian contoh surat gugatan PTUN yang dapat saya berikan.