Pedoman Umum Good Public Governance (Pedoman Umum GPG) merupakan acuan bagi lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan GPG dalam rangka: 1. Cit 10 Corporate Communication Bank btpn, Loc Cit 11 Ekky Dwi Ferlinda,Heru Ribawanto, Siswidiyant. KOMPAS. Prinsip-prinsip Good Governance. Dengan melakukan wawancara tentang penerapan prinsip transparansi pada Pemerintah Daerah khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan. Di dalamnya, dimuat bahwa. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, good governance sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau 1 Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, h. transparansi pemerintah dalam proyek-proyek. 1. Transparansi b. Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada pencapaian keputusan dan pelaksanaanya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h. Definisi Good Corporate Governance Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Dalam konteks good governance, secara umum kesembilan asas tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal, yaitu : akuntabilitas publik, kepastian hukum (rule of law), transparansi publik (Masthuri:2001). Pada sosialisasi tersebut, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) I Gede Narayana mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan good governance. 13 Universitas Indonesia 2. Manfaat GCG. Ciri-Ciri Good Governance . Baca juga: Membangun Good Governance dengan Sistem E-Budgeting; Keberhasilan dari konsep good governance bisa dipahami melalui prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak. 2 Prinsip Good Governance Setiap perusahaan atau entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri telah menyusun 5 (lima) prinsip yang harus diperhatikan oleh sebuah perusaahan dalam Good Corporate Governance, yaitu meliputi :. Ketiga, transparansi pelayanan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan. “Dari kesepuluh prinsip ini dianalisa apakah dapat diterapkan pada organisasi mahasiswa. 2. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh Salah satu prinsip yang ada dalam GCG adalah Prinsip Transparansi, transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses 1 Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman umum Corporate Governance Indonesia, 2006 hal 3. 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institutionTRANSPARANSI PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Disusun Oleh: Agata Rangga Pamungkas. Demokrasi menuntut hadirnya dua elemen penting yakni transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dan selanjutnya diusulkan ke dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Dalam hal pariwisata Kota Malang dan Kota Batu. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur. Oleh karena itu tujuan penelitian ini. PT Pupuk Iskandar Muda merupakan Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban dan Kewajaran. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Farida Hanum Nasution (Fisip Univ. GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (1/6) Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemdikbud - Page 16 1. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: 1. transparansi pada perusahaan ini dilihat dari aspek penyampaian visi, misi, kebijakan. Hal itu, menurut dia, karena banyak koruptor yang ditangkap dan diadili justru berasal. Keberadaan GCG Code diharapkan mampu mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Organ Perusahaan, serta dalam setiap pengambilan keputusansuatu kepercayaan, sebagai contoh tidak menerapkan prinsip transparansi yang terbuka untuk pemegang saham mereka (acga-asia. IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Good Corporate Governance dalam bentuk: a. One of the main guidelines for the implementation of the transparency principle is that companies must provide information in a timely, adequate, precise, accurate, and comparable and easily. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh. Manajemen Publik. Berorientasi pada Kasus 6. Pertanggungjawaban pemerintah daerah melalui penyusunan laporan keuangan yang berkualitas bertujuan Good governance dapat dipahami dengan menerapkan dasarnya delapan karakteristik adalah : Partisipasi aktif; Tegaknya Hukum (Rule of law); Transparansi; Responsif; Jadilah musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; Keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang. PERAN AKUNTAN DALAM MENEGAKKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA (TINJAUAN PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN) Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar Oleh: Arifin, Drs. Konsep ini akhir-akhir ini banyak sekali dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, serta pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. namun jika mengkaji dalam perspektif Islam tentunya hal ini belum sebanyak yang dilakukan oleh peneliti lain yang mencoba membahas tentang tata kelola yang baik. 3. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Namun demikian, agar peningkatan good governance lebih efektif maka dianggap perlu disusun GPG sebagai pedoman penerapan good governance di sektor publik. Konsep good Governance pada prinsipnya merupakan kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionnalitas, akuntabilitas, transparan, demokratis, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum, memberi kan layanan prima, dan diterima masyarakat (Sugeng, 2007). Nah, berikut ini secara rinci manfaat good governance: Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya oleh warganya dan dapat diterapkan dengan baik karena tercapainya. Menurut Nasution dan Setiawan (2007) menyebutkan bahwa tata kelolac. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar. Contoh Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan. Anugerah Putra Siantan. C. Karakteristik Good Governace Konsep Good Governance bukanlah hal baru, keberadaannya bersamaan dengan peradaban manusia, bahkan pada zaman pemerintahan Cina Kuno (202 SM-219M) konsep pemerintahan yang baik merupakan salah satu doktrin Confusius yang kemudian menjadi konstitusi Chow. An Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Auditor Intern Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam prinsip-prinsip good governance membutuhkan perhatian serius semua pihak. Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi kepemerintahan. Transparansi : transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. 3. Prinsip Good Corporate Governance dalam Islam mengacu pada al-Quran dan al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep Good Corporate Governance dalam pandangan dunia barat. Beberapa hal yang dapat menunjang terjadinya good governance: 1. Penerapan asas-asas pemerintahan yang baik. 1093 oxfordhb/9780199560530. 1. serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. 6. Yang mana prinsip ini diadaptasi dari Good Governance alias tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga transparan. com - Good governance dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tata laksana atau tata pemerintahan yang. ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI (PENDEKATAN SISTEM INFORMASI STUDI KASUS KOPERASI SETIA BHAKTI WANITA di SURABAYA) Martinus Sony Erstiawan 1 Tony Soebijono 2 Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya [email protected] Zuhro (2016), good governance memiliki fokus pada proses dan aspirasi governance system yang lekat dengan lima nilai, yaitu: a. IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA RUMAH SAKIT Christian Chandra N Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra. Untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan good corporate governance pada PT Bank Negara Indonesia (Persero). Setidaknya ada dua keutamaan transparansi dalam GCG. Good corporate governance memiliki lima prinsip yang perlu diketahui oleh para perusahaan untuk diterapkan. Konsep good student governance memiliki 10 prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas, aturan hukum, konsensus, wawasan kedepan, pengawasan publik, efektivitas, efisiensi dan profesionalisme. Pada umumnya, proses analisa data dapat dilakukan pada saat peneliti mulai mengumpulkan data. Mengutip dari buku bertajuk "Inovasi Tata Kelola Sekolah Menengah atas (SMA) dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar" karya Dr. 18 Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Ditengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Akuntabilitas publik 2. Rabu, 15 Desember 2021 18:32 WIB. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Penerapan good governance pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktif antara ketiga pilar good governance. Buku ini mendiskusikan good and bad practices dalam. Adapun indikator Good Government Governance dalam Mahsun dkk (2018 : 48), yaitu : Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), dan Partisipasi (Participation) Berikut penjelasan dari indikator Good Government Governance adalah sebagai berikut: 1. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Surabaya salah satu contoh dengan cara memberikan calon tenaga kerja sebuah pelatihan dan . " Pengertian lainnya, yakni good governance merupakan. Prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam good governance dikemukakan oleh UNDP meliputi: 1. Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam. 56 JURNAL PENELITIAN HUKUM Volume 3, Nomor 1, Maret 2016, Halaman 56-69 IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA ORGANISASI MAHASISWA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA DEMI MEWUJUDKAN GOOD STUDENT GOVERNANCE Muhammad Ridwan Siregar*, Sendy Prasetya**, Hermadi Prananto***, Ester Yuniawati. Good Corporate Governance memiliki 5 indikator yaituKata kunci untuk mewujudkan good governance adalah transparansi dan akuntabilitas. Billah,2006,40). Pengertian Good Governance Menurut UNDP Governance merupakan pergeseran makna dari government. Mahasiswa sangat diharapkan bisa menjadi generasi yang berani dan kuat serta memiliki jiwa kepemimpinan yang bermoral baik. Good governance dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta. (Good Governance) Pada Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Muh. 8/14/PBI/2006 yaitu Transparancy (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas),. Purwo Santoso, 2002, “Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance”, Makalah IRE, Yogyakarta. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Kedua, transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna. Kelompok pertama terdiri dari organ perseroan dan organ pendukung, atau secara sederhana disebut boards. W. Kristiadi berpendapat bahwa g ood governance dicapai melalui pengaturan yang tepat di antara dua fungsi pasar dan. 3) Test empirically understanding the Pelaksanaan good corporate governance di dalam perusahaan ini telah berjalan cukup baik karena perusahaan memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholder, tetapi masih belum sempurna. Pratama Pionir Sentosa Good Corporate Governance mempunyai peran penting dalam menjaga eksistensi perusahaan. 5. 2) Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar. Selebihnya asas desentralisasi, kemitraan, efektif dan efisien, wawasan ke depan, profesionalitas dan demokrasi masing-masing berada pada urutan berikutnya dari 10 besar prinsip-. upi. Ia pun berharap agar Kementerian. dalam good governance dan menjadi nilai yang mendasarinya, seperti wawasan kedepan, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas. Susilo dan Simarmata (2007) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok pelaku kegiatan dalam pelaksanaan GCG pada bank umum. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses. Ilmu Sosbud dan Agama. , 2004). Aspek-aspek dalam pemerintahan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pemerintah yang dikehendaki. Ganie-Rochman (2000) mengembangkan empat prinsip yakni. bureaucratic reform (corruption and transparency), 4. kepemerintahan yang baik (good governance). Pengertian good corporate governance. 2 (2013), 196-209), h. Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki P emerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU Nomor 17 Tahun. Transparansi (Transparency) Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pertama, transparansi dapat membuat direktur dan dewan perusahaan lainnya dapat. TransparansiTransparansi dan akuntabilitas mengajarkan nilai – nilai kejujuran , efisiensi, efektifitas, berbagi, keadilan, dan semangat going concern. Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang H. Komite Good Corporate Governance. Oleh karena itu tujuan penelitian ini. Nusantara - 23 September 2022, 21:57. Salman Tumanggor, M. Good Governance 1. Tegaknya Supremasi Hukum 3. 0010. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan. Berikut. Dalam menjalankan bisnis dan operasi migas, kami menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance, selanjutnya disebut GCG) sebagai pedoman dalam pengelolaan perusahaan. atau go public tentu harus menerapkan Good Corporate Governance . Adisusilo, Sutarjo. Good University Governance (GUG) merupakan turunan dari konsep Good Corporate Governance (GCG). Pemerintah abai pada aspek transparansi, sehingga berdampak buruk kepada akuntabilitas pemerintahan. Etika Politik. 1. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan adanya perangkat hukum atau pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S. Good Governance. akuntabilitas dan transparansi sudah dikenal sebagai bagian dari prinsip good governance baik sektor corporat maupun sektor goverment. PT. Kebijakan dan prosedur Bank dikelompokkan dalam suatu hierarki kebijakan yang terdiri dari: • Kebijakan Utama Bank Kebijakan Utama Bank adalah kebijakan utama Prinsip Good Governance. Agar perusahaan dikatakan perusahaan yang mampu berkompetensi pada level Tbk. The implementation of good governance principles such as accountability, transpar ency, and law enforcement may limit the opportunity to commit corruption therefore ease the. Prinsip – prinsip good governance menurut Ganie (2000 : 145) yaitu terdapat 4 prinsip utama good governance, sebagai berikut : 1. Transparency (keterbukaan informasi)Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, secara normatif prinsip-prinsip GCG ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. Itulah ulasan mengenai apa itu transparansi, tujuan dan manfaatnya, serta indikatornya. Selain itu, prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dapat diterapkan dalam pengelolaan aset sehingga. Transparansi 4. 4. Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya. +. LANDASAN HUKUM GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. upi. Saya sangat salut dan bangga kepada penulisnya, karena buku ini bukanPartisipasi, akuntabilitas dan transparansi tersebut merupakan bagian dari prinsip good governance yang harus dijalankan dengan baik dalam sebuah organisasi. ANTARA/Desca Lidya Natalia/pri. Selanjutnya berdasarkan aturan e-Government diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan e-Government untuk mendukung good governance (termasuk transparansi dan akuntabilitas publik) dan mempercepat proses demokrasi. Hasil penelitan menunjukan bahwa PT. World Bank dalam Mardiasmo (2004) mendefenisikan. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Itulah ulasan mengenai apa itu transparansi, tujuan dan manfaatnya, serta indikatornya. Contoh sistem yang menggunakan corporate governance pada rumah sakit for profit adalah adanya struktur Board of Directors di University Health System Ltd. diperhatikan dalam menerapkan sistem good corporate governance, agar dapat berjalan dalam melakukan persaingan bisnis dengan perusahaan lain. mewujudkan good governance. Setiap hari dapat kita saksikan sejumlah kasus hukum yang diberitakan melalui media massa. Adapun penjelasan terkait 5 prinsip good corporate governance adalah sebagai berikut. ,M. Daniri dalam sambutan “Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia” (2008: 5) menjelaskan good governance secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu-rambu untuk menjalankan amanah-amanah secara jujur dan adil. Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak para pelaku usaha terkait industri pasar modal untuk meningkatkan praktik good corporate governance (GCG) di. Mas’oed, Mochtar. Ringkasan Materi PPKN Kelas 10. Dilaksanakan survey mengenai pemahaman aparatur pemerintahan terhadap prinsip-prinsip Good Public Governance di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Akuntabilitas Kementerian Agama. Good Governance disebut juga sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Good Governance dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi kepada pembangunan citra pemerintahan sebagai pemberi layanan yang adil. id Abstract This article aimed to study The Failure of. 2. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerahnya. 8 Juni 2022 13:30 Diperbarui: 8 Juni 2022 13:31 533 1 0 +. Prinsip tata kelola perusahaan atau disebut juga Good Corporate Governance dibangun dengan tujuan untuk menciptakan kepercayaan dari pemegang saham atau stakeholder terhadap suatu perusahaan. Jika kita ingin kondisi negara yang ideal, ketiga hal tersebut harus ada di setiap penyelenggara pemerintahan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang mewarnai setiap langkah pemerintah, seperti yang ada dalam contoh nilai kemanusiaan. Adapun prinsip dasarnya. Organisasi-organisasi yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berperan penting dalam. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semuaAnalisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Analysis of Good Governance in Village Financial Management Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. ,AK. Tujuannya adalah supaya bisa menggantikan kepemimpinan. Kajian Pustaka 2. Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban ( responsibility ), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya. Pengukuran penerapan prinsip- Perilaku ASN pada Dinas prinsip Good Governance dalam Penanaman Modal dan Pelayanan penelitian ini dengan empat Terpadu Satu Pintu dapat indikator dan dengan pertimbangan dikategorikan cukup maksimal, sebagai berikut: berdasarkan hasil wawancara dan 1) Transparansi adalah pelaksanaan observasi yang dilakukan. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah. Transparansi prinsip utama yang melandasi good governance yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Transparansi dan Akuntabilitas. Untuk menjelaskan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat memuaskan masyarakat. Etika Perusahaan dengan Pegawai. Prinsip Good University Governance: a. Bagian Legal dan Compliance. XVII (1), 2021: 95-116 | 101Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda,” ejurnal Administrasi Negara Vol. 14/SEOJK. Efektivitas manajemen sumber daya manusia Penjelasan mengenai prinsip – prinsip good governance akan dijelaskan di bawah ini : Menurut Mardiasmo. Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan camat selaku PPAT cenderung pilih kasih. GCG mengandung 5 prinsip dasar, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Independensi, dan. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo Jurnal Administrasi Publik, Vol.